Hati-Hati Dengan Praktik Fintech Ilegal, Tawarkan Pinjaman Lewat SMS

Fintech ilegal

DuniaFintech.com – Gabungan Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) menyatakan adanya kegiatan tender fintech kegiatan ilegal semakin marak di masyarakat. Mereka biasanya menargetkan individu melalui sistem pesan singkat (SMS) atau pesan singkat.

Ketua AFPI, Adrian Gunadi mengatakan tawaran pinjaman itu on line melalui SMS semakin lazim selama pandemi COVID-19. Dia membenarkan, tawaran itu dari pelaku fintech ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia mengungkapkan, tawaran fintech ilegal dengan iming-iming menggiurkan ini pada akhirnya akan merugikan publik. Alasannya adalah mereka mengenakan bunga ekstra tinggi dan persyaratan pinjaman pendek untuk peminjam. Selain itu, oknum-oknum tersebut juga biasanya meminta akses ke semua data kontak yang ada di ponsel peminjam. Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya karena datanya bisa disebarluaskan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan. Makanya dia mengimbau masyarakat agar waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran tersebut.

Adrian menambahkan, pelaku fintech ilegal mengincar masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang akibat pandemi untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif.

Baca juga:

  • Meski Kredit Macet di Industri Fintech Lending Meningkat, AFPI Pastikan Masin Aman
  • Selama Pandemi, Penawaran Fintech Ilegal Meningkat Akibat Banyaknya Karyawan yang Di-PHK
  • Lima Unicorn Indonesia Beri Sinyal untuk Bergabung di Pasar Modal?

Sebagai informasi, fintech peer-to-peer (P2P) pinjaman yang sudah terdaftar di OJK dilarang menawarkan produk atau promosi melalui pesan singkat SMS. Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK nomor 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menawarkan produk dan / atau jasa kepada konsumen dan / atau masyarakat melalui sarana komunikasi personal (surel, sistem pesan singkat, dan pesan suara) tanpa persetujuan konsumen.

Adrian menjelaskan, setiap penyelenggara fintech lending, anggota AFPI, dalam setiap penawaran atau promosi wajib mencantumkan atau menyebutkan nama dan logo penyelenggara serta surat pernyataan yang terdaftar di OJK. Hal itu diatur dalam Pasal 35 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. Padahal, Pasal 48 menyebutkan penyelenggara fintech lending harus terdaftar sebagai anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK yaitu AFPI.

“Selain itu, dalam proses penyaluran kredit, fintech lending terdaftar OJK juga didukung oleh asuransi pinjaman dan penggunaan sistem penilaian kredit yang sudah teruji, seperti Pefindo, menganalisis dan memverifikasi pinjaman, ”pungkasnya.

(DuniaFintech / Drean M. Ikhsan)

Postingan Hati-hati dengan praktik fintech ilegal, penawaran pinjaman lewat SMS muncul pertama kali di dunia fintech.